Ads Top

Mengapa Tiongkok Yang Komunis Bisa Lebih Sukses Dari Negara Demokrasi Lainnya?

Jika komunisme adalah konsep yang cacat, mengapa Tiongkok menjadi lebih sukses daripada banyak negara demokrasi lainnya?


Pertama, lupakan konsep-konsep dangkal yang sering kita baca dalam media, misalnya komunisme = sama rata sama rasa, komunisme = kemiskinan, komunisme = atheis, dsb. Dalam pemahaman Marx komunisme adalah utopia, cita-cita yang nun jauh disana. Jadi ini lebih merupakan impian. Kondisi kongkrit yang dapat diwujudkan adalah sosialisme, yaitu mengubah ekonomi untuk kepentingan kapital menjadi untuk kepentingan sosial/masyarakat, sosialisme. Jadi ini adalah masa antara, fase transisi. Tegasnya, masyarakat kapitalistik yang diminimalkan dampak-dampak negatif kapitalismenya (ke timpangan sosial, eksploatasi buruh, dsb).

Xi Jinping, presiden Tiongkok, mengatakan: "Kita masih berada ditahap awal sosialisme yaitu sosialisme dengan karakteristik Tiongkok." Bagi para petinggi, intelektual, mahasiswa Tiongkok, mereka dengan jelas memahami konteks sosial ini. Hanyalah orang luar, yang ambur-adul pemahamannya, ada yang mengatakan Tiongkok meninggalkan komunisme, mengawinkan komunisme dengan kapitalisme, dsb

Loretta Napoleoni dalam bukunya yang populer,"Maonomics: Why Chinese Communist Make Better Capitalist Than We Do" menjelaskan bahwa para petinggi Partai Komunis Tiongkok sangat memahami secara mendasar teori-teori Marx sehingga mampu menciptakan kebijakan yang mendasar dan jitu untuk "menjinakkan" kapitalisme sehingga tercipta kapitalisme yang jauh lebih baik yaitu kapitalisme bagi kepentingan sosial/ rakyat jelata. Bentuk kapitalisme ini jauh lebih baik daripada kapitalisme Barat.

Mengapa Barat gagal? Karena di Barat, Karl Marx kurang diterima. Padahal tanpa memahami teori Marx maka akan sulit menjinak Kapitalisme karena teori Marx adalah kritik yang mendasar terhadap kapitalisme, ini membantu kita memahami problema kapitalisme. Akibatnya, pada saat kapitalisme Barat mengalami krisis yang parah, ekonomi Tiongkok tetap melaju maju terus.

Pada saat kemiskinan masih merupakan masalah yang tidak terpecahkan di negara sedang berkembang yang mengikuti model pembangunan Barat, seperti India, Indonesia, Filipina dsb. Tiongkok hanya dalam periode 30 tahun, 1980 - 2010, berhasil membebaskan 800 juta rakyatnya dari kemiskinan. Ini nampak dari data the World Bank, ditahun 1980, GDP perkapita Tiongkok hanya $ 194, saat itu GDP perkapita Indonesia $ 495. Ditahun 2010, GDP perkapita Tiongkok $ 4,500, sedangkan Indonesia $ 3,100. Ditahun 2017 GDP per kapita Tiongkok $ 8,825, sedangkan Indonesia $ 3,850.

Kedua, lupakan rumus baku yang sering kita dengar bahwa supaya sukses pembangunan ekonomi harus sejalan dengan demokrasi. Jadi hanya ada satu jalan untuk maju, One Fits All. Ekonomi bukan matematik tetapi sosial. Tidak ada teori ekonomi pembangunan global, yang berlaku sama untuk semua bangsa. Itu salah total, yang benar adalah kontekstual. Oleh karena itu setiap kebijakan pembangunan ekonomi yang kapitalistik harus diadaptasikan dengan konteks sosial.

Konteks Tiongkok, berdasarkan pengalaman mereka selama 5000 tahun lebih, sebuah pusat kekuasaan nasional yang kokoh sangat dibutuhkan untuk mempersatukan dan membangun Tiongkok (Tiongkok itu sangat heterogen ada 56 etnik yang berbeda).

Oleh karena itu para petinggi Tiongkok bekerja mengadaptasikan setiap kebijakan pembangunan ekonomi dengan konteks sosial-politik mereka. Disini nampak jelas pragmatisme para petinggi Tiongkok. Daripada ribut berdebat politik & ideologi, kapitalisme vs sosialisme sehingga hanya sibuk "ngoceh" sampai lupa membangun. Lebih baik sibuk fokus menerapkan kebijakan ekonomi dalam konteks sosial-politik Tiongkok supaya setiap kebijakan pembanguan berjalan lancar karena kontekstual dengan struktur kekuasaan yang sentralistik dan kebutuhan sosial daerah yang beragam, pasti ini bukan hal yang mudah, ini problema yang kompleks.

Ketiga, masih terkait nomor 2, lupakan gagasan bahwa dimanapun di dunia ini partai komunis itu sama saja otoritarian, kejam, korup, dsb. Tiongkok sangat trampil dalam kontekstualisasi gagasan yang diambil. Partai Komunis Tiongkok itu jauh berbeda dengan partai yang kita pahami. Partai Komunis Tiongkok itu mirip sistem pelayan publik (Mandarin) yang digagas oleh Konfusius sekitar 2500 tahun yang lalu. Saat itu Konfusius mengemukakan kepada Kaisar, bahwa negara harus dijalankan oleh pelayan publik yang kompeten, dipilih berdasarkan ujian sehingga hanya terdiri dari orang-orang yang pandai dan bersih. Ujian ini harus dikelola secara netral sehingga diperoleh lulusan yang terbaik, bukan hanya anak-anak orang kaya atau bangsawan. Gagasan ini sangat berani dan radikal, mengingat dikembangkan sekitar 2500 tahun yang lalu. Sejak saat itu kekaisaran Tiongkok dijalankan oleh kelompok Mandarin, yang sangat terpilih.

Anggota Partai Komunis Tiongkok itu hanya sekitar 80 juta orang. Jadi sangat kecil dibandingkan jumlah penduduk Tiongkok yang 1.4 milyar. Untuk menjadi anggota harus melalui ujian yang sangat berat. Xi Jinping berasal dari keluarga cukup di perkotaan pada saat masuk Partai Komunis Tiongkok, dia gagal 8 kali di ujian masuk dan baru di ujian yang ke 9 berhasil. Setelah itu dia harus mengabdi sebagai Sekretaris Desa di daerah yang sangat terpencil dan miskin. Untuk itu dia harus tinggal di gua yang ditata dengan sangat sederhana. Tugasnya hanya satu memajukan ekonomi desa binaannya, yang diukur dari peningkatan GDP per kapita desa tsb. Dia berhasil setelah 7 tahun bekerja keras. Setelah itu secara bertahap tugasnya ditingkatkan ke daerah yang lebih kompleks permasalahannya sehingga yang terakhir dia bertanggung jawab di sebuah propinsi dengan sekitar 300 juta penduduk. Baru setelah sekitar 40 tahun, masuk ke kepemimpinan nasional.

Jadi pelayan publik yang lolos kelingkar nasional adalah orang sangat terpilih. Ini adalah sistem meritokrasi, hanya berdasarkan prestasi kinerja. Bayangkan saja, mereka yang masuk kelingkar nasional sudah masuk kedalam neraka, bertahun-tahun didaerah miskin, kerja keras melewati puluhan juta anggota lain dan tanpa cacat ( tidak korup, judi, sex dan netral tidak memihak suku, agama tertentu) hanya "superman" yang bisa lolos ujian semacam ini. Hasil dari ujian "melewati neraka " itu adalah lihat gambar ini:


Ini adalah perundingan Perang Dagang. Sisi sebelah kanan pesertanya adalah hasil sistem politik liberal Barat yang terdiri para politisi dan ahli hukum dipimpin oleh seorang pebisnis properti. Latar belakang pendidikan ada 1 Doktor sisanya Bachelor (S1) dan Master (S2), seluruhya hanya menguasai bahasa Inggris. Karakternya main kekuasaan, tergesa, menekan keras, dengan harapan lawan cepat menyerah, berpikirnya dangkal serta jangka pendek. Sisi sebelah kiri pesertanya adalah hasil seleksi sistem meritokrasi pelayan publik Tiongkok yang terdiri para teknokrat, seluruhnya Doktor dibidang Sains, Teknologi, Enginering dan Matematika, dipimpin oleh seorang Doktor Kimia. Semuanya menguasai Bahasa Inggris dan Mandarin secara fasih, selain itu ditambah 1 bahasa lain, ada yang bahasa Asia atau Eropa. Karakternya tenang, terstruktur, strategis & taktis, berpikir dalam dan jangka panjang. Menurut anda sisi sebelah manakah yang akan memenangkan pertarungan?

Jadi anggota Partai Komunis Tiongkok adalah para pelayan publik yang fokus tugas memajukan negara disemua bidang. Semboyan mereka: "Saat Negara Susah, Kami Didepan. Saat Negara Makmur, Kami Dibelakang." Mereka Sederhana dan Spartan. Tidak ada rapat di hotel bintang hanya di kantor, tidak ada snack atau makanan, hanya air mineral. Tidak ada mobil, sepeda motor atau pakaian impor, semua merek lokal. Netral Sepenuhya, begitu ketahuan memihak agama atau etnis tertentu. Langsung ditindak dan tertutup kemungkinan masuk kelingkar kepemimpinan nasional. Korupsi, hukuman seumur hidup atau mati.

Jadi ini bukanlah partai dalam pengertian politik, seperti dalam teori politik Barat. seperti contoh, PDIP, Gerindra, Golkar, PKS, dsb. Ini adalah "pasukan komando" para pelayan publik, yang mendedikasi kan seluruh hidupnya hanya untuk kemajuan negara Tiongkok. Presiden Tiongkok adalah pelayan publik karier, bukan politisi. Seperti CEO dengan fokus mengembangkan negara dan bangsa. Presiden bertanggungjawab kepada para wakil rakyat yaitu Majelis Nasional yang dipilih melalui proses politik seperti yang kita alami dalam pemilu. Di Tiongkok ada 9 partai politik yang terwakili melalui pemilihan dari desa, kota, propinsi dst. Dewan bersidang 5 tahun sekali mengevaluasi pertanggungjawaban presiden. Selanjutnya, dalam tugas sehari-hari presiden didampingi 25 anggota dewan terpilih yang disebut Politbiro.

Presiden Xi dalam mengambil keputusan tidak sebebas Trump, yang bisa seenaknya saja memutuskan tarif. Pada saat proposal penyelesaian Perang Dagang diajukan AS, Xi tidak bisa memutuskan menerima atau menolak. Dia hanya bisa mengajukan proposal tsb ke Politbiro, kemudian para wakil rakyat inilah yang mengambil keputusan. Setiap keputusan yang diambil harus suara bulat 25 orang, jika ada 1 menolak maka proses diulang lagi. Jadi keputusan menolak melanjutkan perundingan perang dagang dengan AS dan hanya bersedia dilanjutkan jika AS merubah proposalnya, bukan keputusan Xi tetapi keputusan bulat Politbiro. Sedangkan kebijakan eksekusi sepenuhnya ditangan Xi, termasuk berbagai strategi untuk menanggulangi resiko atas berlanjutnya Perang Dagang.

Konteks politik semacam ini, dimana terjadi pemisahan antara politik dan eksekutif negara. Namun presiden sebagai pimpinan eksekutif negara harus bertanggungjawab kepada para wakil politik adalah merupakan kontekstualisasi konsep negara modern kedalam konteks sosial-politik Tiongkok. Kelebihan dari model Tiongkok ini adalah stabilitas negara yang terus melaju membangun tanpa terganggu gejolak politik.

Jika pengertian demokrasi adalah kekuasaan tertinggi negara sepenuhnya ditangan rakyat. Model Tiongkok ini jelas memenuhi syarat itu. Memang model ini berbeda dengan Demokrasi Liberal Barat dimana melalui pemilu memilih presidennya. Kelemahan model ini adalah labil karena pejabat dipilih melalui pemilu tiap 5 tahun. Pembangunan ekonomi yang sifatnya jangka panjang sulit berjalan dengan baik.

Model politik Tiongkok jelas sebuah demokrasi, tentu bukan demokrasi liberal seperti yang kita anut. Dalam konteks teori politik Barat juga dikenal berbagai bentuk demokrasi, bukan hanya demokrasi liberal. Model politik Tiongkok ini jelas sama dengan Deliberative Democracy gagasan JJ Rousseau dalam tulisannya Economie Politique dimana masyarakat melalui kontrak sosial membentuk Majelis Rakyat yang mengatur keputusan-keputusan negara, kemudian menyerahkan eksekusinya kepada para eksekutif. Jika ini adalah sebuah demokrasi, artinya, pembangunan ekonomi Tiongkok juga dijalankan dalam iklim yang demokratis.


Oleh: David Widihandojo, mantan Pengamat politik pembangunan.

No comments:

Powered by Blogger.