Ads Top

Penghapusan PMD DKI era Anies-Sandi, BUMD Dibuat Mandul dan Keok Sebelum Bertarung Dengan Swasta

RAPAT Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, kemarin, akhirnya menyetujui anggaran penyertaan modal daerah (PMD) untuk sepuluh badan usaha milik daerah (BUMD) dikurangi dan ditiadakan. (Media Indonesia, 15 November 2017)
Ada yang unik pada pertemuan Davos lima tahun lalu. Yang hadir tidak lagi di dominasi konglomerat TNC yang puluhan tahun berada diatas piramida komunitas yang mengatur 2/3 perputaran uang di dunia. Sebagian besar yang hadir adalah para CEO dari BUMN asal China, Brazil, Afrika Selatan, Singapore, Malaysia, Indonesia dan Inggris. Mereka telah menjelma menjadi state of capiltalist. Lima belas tahun belakangan memang keberadaan BUMN mencengangkan dunia, khususnya BUMN China, Singapore, Rusia. Bagaimana TV CCTV milik BUMN China bisa mencetak laba tak terbilang. Gedung kantornya super megah seakan mencibir semua kantor PMA yang ada di Beijing. Walau CCTV merupakan stasiun TV monopoli di China namun standar pengelolaanya sudah international dengan menggandeng Saatchi & Saatch. Sehingga rakyat merasa bermanfaat atas kehadiran CCTV sebagai media informasi maupun hiburan.

Bagaimana Changi Airpot yang dimiliki CAAS di privatisasi dan di jual kepada TEMASEK Holding, yang bersinergi dengan ANA Group yang juga pemilik star Alliance. Sementara Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) bertransformasi menjadi BUMN yang lebih focus kepada regulator dan konsesi. Dari sinergi ini menghasilkan kinerja terbaik dan Changi airport menjadi salah satu bandara terbaik di dunia dari sisi pengelolaan maupun laba. Masih banyak contoh lain seperti Petronas di Malaysia, VTB di Rusia, yang semuanya tumbuh dan berkembang lebih baik di bandingkan perusahaan swasta. Sementara fungsi sosialnya dan nasionalisnya tidak hilang. Seperti kata M Yunus, bahwa perusahaan akan mampu melaksanakan fungsi sosialnya apabila dia untung.

Tak terbayangkan bila kita menengok kebelakang lima puluh tahun lalu, BUMN dinegara manapun terkesan merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk berbagi sumber daya diantara para elite politik. BUMN yang merupakan wajah sosialis pelindung rakyat dari hantaman pasar bebas, justru menjadi wahana bancakan sistematis yang legimate melalui business melahirkan korupsi, kolusi dan nepotisme. Para pemimpin dan elite politik berlindung dari jargon populisnya bahwa negara harus menguasai usaha yang menyangkut hajat orang banyak , tapi faktanya mereke memberi sedikit kepada rakyat dan mendapakan banyak dari BUMN tersebut. Ketika krisis terjadi , mereka menyalahkan kapitalis padahal itu semua ulah mereka yang lebih rakus dari kapitalis.

Di era Jokowi, BUMN dan BUMD di arahkan menjadi state of capitalist. Tak ubahnya seperti yang telah sukses dilakukan oleh China dan Singapore, Rusia dan negara lainnya. Bahwa peran negara sebagai pemegang regulator tidak berkurang namun kreatifitas BUMN harus berorientasi kepada pasa. Dari sini maka yang lemah akan tertolong dari keberadaan BUMN. Yang kuat dipaksa untuk berhadapan head to head dengan BUMN sesuai standar international. Inilah keadilan ekonomi, dimana yang kuat dan yang lemah berada dalam satu cluster tanpa saling membunuh karena yang mengatur bukan elite politik tapi pemain bisnis yang dilegitimasi negara. Ukurannya bukan retorika tapi kinerja terbaik, dan itu yang menilai adalah pasar.

Naiknya Anies -Sandi sebagai Pemimpin jakarta, yang didukung partai Islam dan Nasionalis, saya berharap BUMD akan semakin berperan sebagai penyangga rakyat dari kompetisi tidak sehat. Tapi justru mereka berdua mengusulkan untuk memandulkan keberadaan BUMD dengan menghapus Penyertaan Modal Daerah.

Tadinya saya berharap BUMD ditangan Sandi yang pengusaha, akan di-design lebih hebat dari yang ada. BUMD akan di restruktur modalnya agar lebih sehat sehingga mampu melakukan financial engineering untuk pengadaan pasar, sehingga tidak ada lagi orang berdagang kaki lima. Pasar tradisional menjadi pasar berkelas dunia yang bukan hanya bersaing dengan mall tapi juga sebagai pusat business kreatif seperti Youmen di Shenzhen. Tidak ada lagi kawasan kumuh karena BUMD yang mengelola rumah rakyat disehatkan secara financial dan managemenet sehingga mampu create financing secara mandiri guna melaksanakan misi OKe Oce nya. Dan itu tidak sulit.

Tapi kini justru BUMD dibuat keok sebelum bertarung dengan Swasta. PMD yang sangat penting untuk dasar me-leverage asset justru di hapus. Bagaimana mungkin BUMD bisa kreatif bila diharuskan melaksanakan fungsi Public service obligation-nya, yang pada waktu bersamaan harus bersaing dengan swasta? Dan yang menyedihkan adalah BUMD yang dihilangkan anggaran PMD itu adalah BUMD yang punya misi khusus untuk pengadaan pasar, pengadaan rumah rakyat, penyangga pangan, pengelola wisata sepeti PT Jakpro, PT Jaktour, PD Dharma Jaya, PT Asuransi Bangun Akrida, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PD Pembangunan Sarana Jaya.

Padahal Ahok membuat road map BUMD itu agar BUMD bukan hanya sebagai sarana penugasan PEMDA tapi juga sebagai sumber PAD pemda. Dan visi ini tidak dibuat sambil melamun tapi di rencanakan dengan matang oleh mereka yang akhli di bidangnya. Kalau DPRD menyetujui usulan dari Anies-Sandi ini maka benarlah kata Ahok bahwa DPRD memang brengsek dan mereka juga butuh teman seiring sejalan. Pemimpin yang lahir dari gerakan islam ternyata lebih kapitalis daripada pemimpin yang bukan islam. Semoga ini tidak terjadi. Kita lihat nanti. Kawal terus.

*Forum DDB

No comments:

Powered by Blogger.